Ada pesan yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Politik Papua Merdeka ULMWP Provisional Government yang menyatakan
𝐒𝐓𝐎𝐏 𝐂𝐈𝐏𝐓𝐀𝐊𝐊𝐀𝐍 𝐌𝐔𝐒𝐔𝐇 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐌 𝐒𝐀𝐓𝐔 𝐊𝐄𝐋𝐀𝐌𝐁𝐔.! “Karena itu kami CIPTAKKAN peluang untuk lawan kita”
Walaupun perjuangan dan para pejuang serta organisasi Papua Merdeka tidak akan mampu menghentikan proses penciptaan dan regenerasi musuh di dalam kelambu perjuangan Papua Merdeka, pertama karena NKRI telah mahir dalam menciptakan politik adu-domba ala Belanda di Tanah Papua dan di antara orang West Papua, NKRI sebagai negara penjajah terus berjuang untuk mempertahankan kedudukannya sebagai penjajah dengan berbagai cara, kebanyakan cara-cara haram yang melanggar kehendak Allah.
Ditegaskan oleh Menteri Urusan Politik Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bahwa agenda Pemerintah Sementara telah digariskan berdasarkan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan KTT Luarbiasa ULMWP beberapa tahun silam di Port Vila dan Port Moresby, yaitu
- Pertama, ULMWP menjadi anggota penuh dari Melanesian Spreadhead Group (MSG);
- Kedua, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengunjungi West Papua; dan
- Terakhir, mendorong resulosi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status West Papua di dalam NKRI sebagai wilayah jajahan, atau status politik yang gagal dituntaskan oleh PBB.
Hasil keputusan-keputusan ULMWP telah jelas dari tahun ke tahun, sejak pendiriannya sampai dengan pembentukan Pemerintah Sementara tahun 2020, dan agenda juga telah jelas.
Oleh karena itu, menurut Menteri, berbagai pihak yang berupaya menyeret ULMWP ke KTT atau Kongres atau mengembalikan status ULMWP kembali menjadi organisasi perjuangan, dan bukan sebagai Pemerintah Sementara, yang berakibat membubarkan Kabinet West Papua Provisional Government, West Papua Army, West Papua Police, dan West Papua Parliament adalah sebuah tindakan yang jelas dan pasti didanai oleh kolonial NKRI.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke West Papua Army (WPA), General Amunggut Tabi menyatakan semua tokoh Papua Merdeka adalah tokoh bangsa Papua, baik yang mendukung program NKRi maupun yang tetap fokus kepada agenda ULMWP, kedua-duanya perlu saling memahami dan saling mendukung agar tidak terjadi adu-domba, yaitu agenda NKRI itu sendiri, dengan tujuan akhir menghancurkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
General Tabi melanjutkan, sudah saatnya bangsa Papua mengelola dinamika perbedaan sebagai modal dasar, dibutuhkan seni politik untuk mengelola segala yang dikerjakan kolonial NKRI sebagai modal untuk memajukan agenda-agenda bangsa Papua.
Masih menurut Tabi, West Papua Central Intelligence Services telah ditugaskan oleh President Hon. Benny Wenda untuk mengamankan situasi di lapangan. Oleh karena itu para politiksi diharapkan tetap solid, dan tetap percaya hal-hal berikut:
- bangsa Papua tetap bangsa Papua, oleh karena itu, siapapun kita, mendukung agenda Vatican lewat Gereja Katolik dan tokoh atau intelektual Katolik di Tanah Papua, maupun yang mendukung agenda barat lewat Freeport McMoran Copper & Gold, Inc. serta British Petroleum Plc. di Tanah Papua, ataupun para tokoh Papua yang murni berjuang tanpa pengaruh kedua pihak ini, harus tetap bersatu, harus tetap memelihara budaya Melanesia, dan harus bergerak memelihara kebersamaan. Biar berbeda pengaruh yang masuk, kita tetap satu: Satu bangsa Papua, Satu Ras Melanesia, Satu Pulau New Guinea, Satu Nasib di dalam NKRI, dan Satu Nasib di luar NKRI.Tanpa NKRI dan Tanpa West Papua sebagai dua negara yang bertikai, kita orang Papua sebagai orang Melanesia, telah hidup begitu lama di Tanah ini, oleh karnea itu kita tidak boleh membiarkan kebersamaan ini dirusakkan oleh agenda politik negara-bangsa modern.
- bangsa Papua lewat Pemerintah Sementara ULMWP tetap fokus kepada ketiga agenda pemerintah, berpikir sebagai pemerintah, bertindak sebagai pemerintah, dan memperlakukan satu-sama lain sebagai pejabat pemerintah. Semua hal dibawa dalam koridor organisasi dan menejemen pemerintahan, sehingga tidak bias keluar dari kendali komando Presiden Pemerintah Sementara West Papua.
- Untuk itu, semua hal dan segala dinamika harus dibicarakan dengan cara resolusi konflik ala Melanesia.
Papua Merdeka News yang sejak tahun 1999 dikelola oleh The Collective Editorial Board of the Diary of Online Papua Mouthpiece (OPM) dengan ini menyimplkan bahwa perjuangan Papua Merdeka telah sampai kepada tahapan-tahapan yang sangat menentukan. Satu-satunya bukti ialah keterlibatan dan pengakuan dunia internasional saat ini telah mengalir. Yang terakhir ialah Perliamentary Debate tentang issue West Papua di Parlemen Tertinggi (House of Commons) Inggris pada tanggal 17 April 2023, yang menunjukkan betapa dunia internasional tetap mendukung agenda kunjungan PBB ke West Papua.
Intervensi PBB ke West Papua menunjukkan dunia internasional mendukung perjuangan penentian nasib sendiri yang telah memakan banyak korban keringan, hartabenda, waktu dan nyawa Tanah Papua dan bangsa Papua selama hampir satu abad.
Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, biar NKRI berupaya memecah-belah ULMWP, aspirasi dan langkah menuju pembebasan tetap berlanjut. “Merdeka!”
