JAYAPURA – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende bentuk tim investigasi kasus bentrok anggota Brimob-TNI di distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya, Senin (13/10) sore.
Selain membentuk tim Investigasi, Kapolda Yotje langsung turun ke Kabupaten Lanny Jaya bersama Irwasda, Kabid Propam, Kabid Humas, Direktur Intel dan Direktur Reserse dan Kriminal untuk menyelesaikan persoalan antara Brimob dan TNI.
“Pagi ini saya bersama pejabat Kodam dan Danrem 172/PWY akan berangkat ke Pirime untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara oknum Brimob dan oknum anggota TNI yang terjadi kemarin,”
katanya kepada wartawan usai memimpin sertijab Kapolres di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Selasa (14/10) kemarin.
Menurut Kapolda Papua, bentrok antara anggota Brimob dan anggota TNI ini akibat kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu terjadi jika mereka dewasa.
Namun karena mereka masih usia-usia muda yakni rata-rata 24 tahun, sehingga emosionalnya belum bisa terkendali. ”Saya sebagai pimpinan Polda bertanggungjawab atas kejadian ini. Saya minta maaf jika anggota saya berbuat salah,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah dalam Tim investigasi tidak melibatkan pihak TNI (Kodam), Kapolda Yotje menandaskan, tentunya akan dibentuk tim dan ini sudah dibicarakan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih .
”Saya sudah koordinasi dengan pak Panglima Kodam terkait dengan hal ini, pada prinsipnya kami sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai,” tandasnya. Untuk diketahui, Pasca saling kontak senja tersebut, langsung mendapat perhatian serius dari Kapolda Papua, Selasa (14/10) kemarin terbang langsung dari Jayapura ke Tiom Lanny Jaya guna menangani masalah tersebut.
Dalam kunjungan kemarin itu, Kapolda Papua bersama sejumlah pejabat perwira tinggi Polda Papua seperti Wadir Intelkam, Dir Propa, Kabid Humas dan Kasat Brimob Polda Papua. Sementara pejabat Perwira dari Kodam XII Cenderawasih yang turun langsung menangani masalah kontak senjata antar Brimob dan TNI Yonif 756/WImane Sile itu antaralain Kasrem, Danyon 172/WMS dan sejumlah perwira tinggi Kodam XII Cenderawasih lainnya.
Kapolda Papua, Irjen Yotje Mende kepada wartawan di Wamena Selasa kemarin mengatakan peristiwa saling kontak senjata antara sejumlah oknum korps loreng dengan sejumlah oknum korps Coklat itu karena masalah salahpaham. Masalah kesalahpahaman inilah yang mengakibatkan buntut pada saling kontak senjata antara beberapa oknum anggota Brimob Pos Pirime dengan beberapa oknum anggota TNI Yonif 756/WMS yang mengakibatkan juga salah satu anggota TNI Yonif 756/WMS Letnan Dua Infanteri Ali Okta Komandan Pos Tiom terkena tembakan di lutut kiri yang hingga kini harus dirawat secara intensif di RUSUD Tiom.
“Saya sadari juga bawah anggota Brimob yang melakukan aksi itu ada dibawah kendali saya dan ada kesalahpahaman dari kita juga. Saya minta maaf atas peristiwa ini dan saya juga minta maaf kepada anggota TNI yang korban dan juga kepada Kodam XVII Cenderawasih,”
ungkapnya Kapolda penuh kekesalan.
Menyadari peristiwa tidak terpuji itu, Kapolda Papua langsung turun tangan datang ke Tiom, Lanny Jaya guna menyelesaikan persoalan tersebut. Selama di Tiom Kapolda berjanji akan mengusut bagaimana sehingga peristiwa saling kontak senjata itu terjadi dan siapa dalang terjadinya saling kontak senjata itu. “Saya akan mengecek siapa dalang dan bagaimana sampai bisa terjadi kontak senjata itu terutama anggota saya yang melakukan tindakan-tindakan fatal terjadinya saling kontak senjata,” pungkasnya.
Diutarakan Kapolda Papua, peristiwa tersebut saat ini masih didiuga karena saling paham antara anggota Brimob Polda Papua Pos Pirime dengan anggota TNI Yonif 756/WMS namun, dengan adanya pemeriksaan langsung dari Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih ke Tiom ini baru akan lakukan penyelidikan apakah benar peristiwa itu terjadi karena kesalahpahaman antara beberapa oknum anggota Brimob Papua dengan beberapa anggota TNI Yonif 756/WMS.
Dari hasil pemeriksaan langsung di lapangan inilah baru akan diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. “Dari hasil pemeriksaan dilapangan nanti baru ketahui dan saya akan laporkan ke pimpinan saya, bapak Kapolri masalah ini juga kini menjadi perhatian serius dari bapak Kapolri,” ungkapnya. Lanjut Kapolda Papua, masalah ini kini menjadi perhatian serius antara Institusi Polri dan TNI sehingga harus segera dituntaskan penyelesaiannya bersama dalam waktu dekat guna menghindari gesekan-gesekan yang sama yang kemungkinan bakal terjadi lagi di waktu-waktu yang datang. Selaian itu masalah ini perlu diselesaikan secepatnya agar tidak ada saling dendam.
“Harapan saya masalah ini jangan berlarut dan mengakibatkan dendam-demdam. Saya mau tegaskan disini karena ulah oknum-oknum bukan membawa-bawah kesatuan. Ini masalah pribadi antara oknum anggota bukan masalah kesatuan,”
tegas perwira Polri bintang 2 itu.(/loy/kri/don/l03)
Sumber: Jum’at, 17 Oktober 2014 07:33, BinPa
Sebenarnya Aparat terkait dari pemerintah terutama segera dan tak bosan-bosan selalu memberikan pengarahan pentingnya berbudaya bernegara yang baik. Di situ juga di jelaskan peran Petugas baik dari TNI/Polri yang semata-mata memberikan rasa aman dalam konteks luas dan mebuat situasi dalam masyarakat pada umumnya selalu dalam kondisi tenang,stabil,tidak ada gejolak. Kalau masyarakat tidak selalu diingatkan akan peran Petugas dalam menjaga stabilitas baik lokal maupun nasional….agar tidak terjadi kerusuhan yang biasanya ditunggangi oleh kepentingan sekelompok separatis (kalau didaerah terpencil). Oleh sebab itu mari kita semua yang terkait membantu situasi yang kondusif dengan segala cara….dan apabila suasana tenteram,bernegarapun serta roda pemerintahan,ekonomi,hubungan kemasyarakatanpun khan jadi lancar. Disini saya melihat pendiskreditan pada petugas….yang akhirnya membuat para petugas kita mengalami kondisi yang dilematis. Antara mempertahankan kelangsungan ber NKRI yang kokoh….dengan perasaan jangan-jangan melanggar HAM. Dan ini suatu kondisi yang sangat merugikan sebagai fungsi ketahanan dan tumpuan keamanan bernegara bagi masyarakat luas Indonesia. Dimana tingkat ancaman jiwa yang diderita petugas sangatlah tinggi. Sedangkan sekelompok masyarakat memanfaatkan demi kepentingan sendiri,makar,tindak separatis dengan bertameng dengan hukum HAM yg notabene HAM sendiri tidak fair melihat situasi psikologis ancaman jiwa petugas itu sendiri yang lebih besar terancam daripada kelompok yg bersembunyi dengan menyamar sebagai masyarakat umum. Pihak pemerintahan harus membantu sekuat tenaga demi tegaknya NKRI. salam.