Jakarta — Sebanyak 33 DOB, meliputi 30 daerah Kabupaten/Kota dari total 65 DOB di seluruh Indonesia, dan 3 provinsi tambahan telah diusulkan kepada pemerintah RI oleh DPR RI untuk ditempatkan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).
Rakyat Papua menolak. Seperti diberitakan pada media ini sebelumnya, seluruh elemen masyarakat Papua menyatakan menolak. Pemekaran dinilai hanya keinginan minoritas elite lokal Papua yang haus akan kekuasaan, jabatan dan uang.
Mahasiswa Papua Demo Tolak 33 DOB di Tanah Papua
Kali ini, giliran mahasiswa Papua yang melakukan di beberapa titik untuk menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Yogyakarta, hari ini, Senin (4/11/13), ratusan mahasiswa Papua melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Di Jakarta, juga di hari ini, di depan gedung DPR RI, puluhan mahasiswa Papua di sekitar Jakarta melakukan aksi damai, menolak 33 DOB di tanah Papua.
Alasan mahasiswa tetap sama. Orang asli Papua jadi minoritas (berkisar 30%) dari keseluruhan penduduk Papua saat ini. 33 DOB hanya akan menjadi pintu buat pendatang dari luar Papua (imigran) datang lebih banyak lagi. Ini mengancam eksistensi OAP.
Juga, 33 DOB berarti akan ada 33 kali lipat pertambahan militer, kepolisian, dan kesatuan militer Indonesia lainnya di tanah Papua. Dengan jumlah militer Indonesia di Papua saat ini saja, banyak masalah pelanggaran HAM terjadi.
Bagaimana bila jumlah militer bertambah 33 kali ketika 33 DOB disahkan? Itu satu pertanyaan mahasiswa, mengingat militer di Papua selalu membuat masalah.
Bila militer Indonesia di Papua dari dahulu identik dengan posisi pelanggar Hak Asasi Manusia Papua, maka dengan bertambahnya militer, kemungkinan pelanggaran HAM di Tanah Papua juga meningkat.
Segi lain, juga karena OAP tersingkir secara ekonomi, dan aspek hidup yang lainnya. Saat ini saja, kata mahasiswa, OAP tidak diberdayakan, sehingga secara kuantitas jelas minoritas. Juga, dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan beberapa aspek hidup lainnya, OAP mulai tersingkir.
Ini juga, kata mahasiswa, karena tidak adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dari provinsi dan kabupaten yang ada di Tanah Papua saat ini.
Di tengah fenomena seperti ini, usulan 33 DOB di Tanah Papua bukan solusi. Malah menurut mahasiswa, akan menjadi masalah serius, bahkan ancaman bagi OAP.
Mahasiswa menuding, Tim Pemekaran dari Tanah Papua hanya memperjuangkan kepentingan perut, jabatan dan kekuasaan mereka, dengan cara-cara yang tidak legal, demi pemekaran DOB. Menurut mahasiswa, OAP tidak menghendaki DOB.
Sementara mahasiswa Papua dalam wadah Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut untuk segera menghentikan semua produk kolonial Indonesia, dan menuntut self determination bagi bangsa Papua di Tanah Papua. karena menurut mereka, kedudukan indonesia di tanah Papua masih ilegal, dikarenakan manipulasi Pepera pada 1969 lalu, melalui tekanan militer Indonesia.
AMP menuntut Penentuan nasib Sendiri Bangsa Papua sebagai solusi demokratis bagi semua problematika hidup baik sosial, ekonomi dan politik di tanah Papua.
Mendagri Mengaku Ditekan Tim Pemekaran
Elias, aktivis HAM Papua di Jakarta melaporkan langsung dari Jakarta kepada majalahselangkah.com, bahwa Indrayanto, Direktur Jenderal Pemetaan dan Pemekaran Wilayah Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengaku diancam oleh tim pemekaran DOB dari Tanah Papua dengan isu Papua Merdeka bila pusat menolak usulan DOB dari mereka.
“Kami ditekan oleh tim pemekaran bahwa jika pemerintah pusat bersama anggota DPR/DPD RI tidak menerima usulan pemekaran, maka Papua akan keluar dari Negara Indonesia,”
tutur Indrayanto mengakui tekanan yang diterima.
“Kami takut dengan tekanan dan ancaman disintegrasi bagi Papua. Karena itu kami menerima usulan pemekaran,”
ungkapnya lagi.
Indrayanto lebih lanjut mengatakan,
“Aspirasi Mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami saat pembahasan pemekaran antara Pemerintah dan DPR,”
saat menerima perwakilan massa aksi yang adalah mahasiswa Papua di ruang rapat kantor Mendagri, siang tadi, pukul 13.20 WIB. (MS/Topilus B. Tebai)
Senin, 04 November 2013 22:48,MS
aqu papua,