Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.
Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.
Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.
“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”
ujar Wisnuwardhana.
Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.
Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.
“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)
June 21, 2013,18:40,TJ
Ternyata NKRI telah kirim cek-cek dalam bentuk-bentuk yang telah lama dikenal orang Papua ke seluruh negara-negara Melanesia, bersama pelet dan dukun mereka, sehingga perihal harga diri dan martabat orang Melanesia yang diperkosa habis-habisan di pulau terbesar kawasan Melanesia ini sama sekali diabaikan. Memalukan! Melanesia! Melanesia! Engkau pantas dijajah!