JAYAPURA – Pembukaan Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris, mendapat tanggapan positif dari ‘Menteri Sekretariat Negara ‘ versi ‘Presiden’ Yance Hembring, yakni, Agustius Waipon.
Menurutnya, pendirian Kantor OPM di Kota Oxford-Inggris merupakan suatu langkah maju dan luar biasa, karena sebagaimana diketahui Kota Oxford adalah Kota dimana segala pergerakan perjuangan dari bangsa-bangsa yang sudah merdeka yang awal mulanya juga berjuang di Kota tersebut.
“Sebuah langkah maju juga karena kantor-kantor perwakilan OPM sudah mulai melebar di seluruh dunia, diantaranya, di Vanwatu Papua New Guena, Swedia (Australia), Holand (Belanda) dan sejumlah Negara lainnya. Kami turut mendukung karena bagian dari perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Selasa, (7/5).
Dijelaskan, cepat atau lambat semua elemen masyarakat yang bernaung di bawah OPM sebagai organisasi induk cikal bakal perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat akan terus bergerak untuk mewujudkan kedalautan Negara Kesatuan Negara Republik Bangsa Papua Barat (NRPB). Dengan kata lain terlepas dari penjajahan bangsa Indonesia.
Lanjutnya, dengan pendirian kantor perwakilan tersebut menandakan rakyat Papua tidak main-main dalam memperjuangkan kedaulatan negaranya, dan yang pasti sebuah pukulan berat bagi Negara Indonesia, karena selama ini Negara Indonesia berupaya meredam aksi perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka, baik secara persuasif maupun prefentif.
“Memang pada dasarnya jika dilihat tidak ada dampak baik bagi Indonesia, karena pada dasarnya masalah Papua sudah diselesaikan lewat Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pepera 1969 sudah dicabut, dan tinggal menunggu pengakuan dari Indonesia melalui sidang PBB,” tandasnya.
Terkait dengan itu, adanya rencana dialog antara Panglima TPN OPM, Goliat Tabuni dan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP, MH, bagi Agustinus Waipon, itu bukan keinginan dari rakyat Papua, karena rakyat Papua pada dasarnya menginginkan perundingann yang difasilitasi dunia Internasional penyelesaian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua Barat.
“Kalau dialog kecil-kecilan yang direncanakan oleh Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua, itu menurut kami NRPB buang-buang waktu saja, dan tidak ada perubahan yang akan terjadi di Tanah Papua Barat,” bebernya.
“Masalah Papua Barat pada 9 Agustus 2012 lalu Indonesia sudah secara resmi serahkan ke PBB. Tinggal pengakuan saja dari Indonesia, dan ini kami menunggu kapan PBB menyerahkan kemerdekaan kepada Bangsa Papua Barat. OPM merupakan induk dari semua organisasi pergerakan kemerdekaan yang ada,” sambungnya.
Terhadap hal itu, dirinya mengingatkan kepada semua pejabat di Republik ini, alangkah baiknya segera duduk bersama membahas masalah Papua Barat dengan difasilitasi PBB, karena semua pihak tahu, rakyat Papua tetap menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah Negara, bukan menjadi bagian dari Negara Indonesia.
“Masalah Papua adalah masalah hukum, dan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan Indonesia terhadap bangsa Papua dalam hal integrasi Papua ke NKRI, akibat adanya putusan Mahkamah Internasional (MI) dimaksud. Masalah yang sama pada Tahun 2000 dimana Kosovi merdeka atas rekomendasi MI,” bebernya lagi.(nls/don/l03)
Rabu, 08 Mei 2013 07:35, Binpa
Related articles
