JAYAPURA– Faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Papua Newguinea, sehingga kerjasama tersebut lebih banyak (diprioritaskan) dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Hal itu terungkap saat Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua, drh. Constant Karma beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)Provinsi Papua, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1).
“Karena Provinsi Papua yang lebih dekat maka lebih banyak kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan Pemerintah Provinsi Sandaun di PNG,” kata Penjabat Gubernur Papua, drh.Constant Karma kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1) kemarin siang.
Gubernur menjelaskan, dari pertemuan tersebut ada kesepakatan kerjasama yang baik yang nanti akan ditandatangani bersama, sehingga diharapkan ada suasana yang baik antara PNG dengan Indonesia dalam hal ini Pemprov Papua sebagai negara tetangga.
“Tadi (kemarin, red) kami diskusi juga tentang kawasan perbatasan, karena kawasan perbatasan setiap tahun ada pertemuan – pertemuan rutin dari Border Liaision Officers Meeting (BLOM) dan Joint Border Committee (JBC) tingkat menteri dan dalam pertemuan ini banyak sekali yang dibicarakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Constan Karma berujar, Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May mengatakan kepada Pemprov Papua, dirinya akan berusaha agar prasasti yang sudah ditandatangai oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Maichel Schummary di Port Moresby dapat di dirikan secepatnya.
“Prasasti ini sudah ditandatangani tetapi hingga saat ini belum berdiri.Dalam rapat BLM banyak hal sudah kami bicarakan,namun masyarakat di sebelah PNG masih ada masalah-masalah yang perlu di selesaikan.Tadi (kemarin, red) beliau janji kepada kami, masalah-masalah internal mereka akan diselesaikan secepatnya sehingga diharapkan pada Mei mendatang sudah selesai, dengan demikian realisasi pendirian prasasti itu dapat terlaksana di perbatasan antara PNG – Indonesia,” katanya. (mir/aj/lo2)
Jum’at, 18 Januari 2013 23:55, Binpa