Tanda Tangan Panglima TPN/OPM Dipalsukan ?

Selasa, 09 Oktober 2012 08:29, BP.com

JAYAPURA—Disaat pemerintah pusat membahas usulan pemekaran sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat, justru masyarakat Kuyawage terdiri dari pendeta, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan mahasiswa menyampaikan aspirasi menolak pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, baik melalui surat maupun bertemu langsung dengan Komisi A DPRP. . Merekapun menyampaikan, ada kelompok-kelompok tertentu yang memalsukan tandatangan Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tinggi Nambut, Goliat Tabuni ketika mengirim surat kepada DPD RI untuk percepatan pembentukan Kabupaten Puncak Trikora. Hanya saja, Komisi A DPRP tak memperlihatkan tanggal berapa surat aspirasi tersebut diterimanya.

Sekretaris Komisi A DPRP Julius Miagoni, SH mengungkapkan hal ini ketika dikonfirmasi, Senin (8/10) terkait informasi yang disampaikan Anggota DPD RI Dapil Papua Drs. Paulus Sumino yang diterima Bintang Papua di Jayapura, Minggu (7/10) bahwa Tim DPD RI merencanakan mengunjungi dua Kabupaten Pemekaran di Papua masing-masing Puncak Trikora dan Numfor pada 15-18 Oktober mendatang. Miagoni menyampaikan, masyarakat Kuyawage menyampaikan saat ini belum membutuh pemekaran Kabupaten, karena ide ini hanya keinginan kelompok tertentu yang menyampaikan ancaman kepada pemerintrah pusat, apabila Puncak Trikora tak dimekarkan, maka masyarakat setempat menuntut Papua Barat merdeka.

Dikatakan, sebuah daerah yang direncanakan dimekarkan harus memenuhi 3 persyaratan selain persyaratan UU. Pertama, jumlah penduduk harus lebih dari 10.000 orang. Apalagi marginalisasi orang Papua kini menjadi isu internasional. Kedua, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan diperhatikan secara bijaksana. Ketiga, rentang kendali juga harus dilihat.

“Ke-3 persyaratan ini sangat penting di Papua. Bila tak dipenuhi dikwatirkan terjadi malapetaka, karena urusan pemekaran berarti pula menggerus APBN” tukas dia.

“Silakan DPD RI setuju pemekaran Puncak Trikora, tapi DPRP akan lebih selektif lagi,” imbuhnya.

Kedepan, kata dia, pihaknya ingin mencari waktu terbaik untuk mempertemukan kedua kelompok di Puncak Trikora baik kelompok pro pemekaran maupun kelompok tolak pemekaran, agar keduanya memiliki persepsi yang sama tentang untung rugi yang didapat dari pemekaran tersebut.

Sebelumnya Paulus Sumino yang dihubungi via ponselnya, Minggu (7/10) menyatakan, Panglima Tertinggi TPN/OPM wilayah Tingginambut Goliat Tabuni memberikan dukungannya menyangkut rencana pemekaran Kabupaten Puncak Trikora, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak Jaya, yang disampaikan melalui surat yang dikirim kepada DPD RI. Namun, tak disebutkan kapan surat dukungan tersebut diterima DPD RI tersebut.

Sumino mengatakan, dukungan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora tersebut dilihatnya sebagai suatu upaya rekonsiliasi dari pihak TPN/OPM.

“Kami menyambut baik dukungan yang disampaikan Pak Goliat Tabuni untuk diperjuangkan bersama semua komponen,” lanjutnya.

Terkait dukungan tersebut, kata dia, Tim DPD RI direncanakan melihat dari dekat persiapan pemekaran Kabupaten Puncak Trikora pada 15-18 Oktober mendatang. Selanjutnya Tim DPD RI lainnya mengunjungi wilayah pemekaran Kabupaten Numfor yang merupakan pecahan dari Kabupaten Biak Numfor.

Mantan Ketua Komisi B DPRP ini menjelaskan, pihaknya menyampaikan kepada Gubernur Papua dan DPRP selayaknyalah membuat grand desain pemekaran wilayah pemekaran wilayah. Hal ini dimaksud agar perjuangan pemekara Kabupaten tak dilakukan Tim Pemekaran masing-masing Kabupate, tapi dilakukan secara bersama-sama.

Sebagaimana diwartakan, DPRP kini mulai mempersiapkan pembahasan usulan pemekaran Kabupaten di Papua sebanyak 31 Kabupaten. (mdc/don/l03)