[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.
“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.
Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.
“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.
Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.
Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)
THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189