Tidak Untuk Bicara Merdeka Atau Referendum

JAYAPURA—Sesuai rencana, konferensi Papua Tanah Damai secara resmi akan dilaksanakan hari ini Selasa (5/7) di Auditorium UNcen Abepura. Terkait dengan itu, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda SH mengatakan, Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini adalah suatu kegiatan merangkum semua pikiran- pikiran masa depan Papua dan bukan kegiatan menuntut Referendum atau “Merdeka”.

Karena itu, diseruhkan kepada semua elemen masyarakat baik pemerintah, institusi TNI/Polri, LSM, adat, gereja, perempuan dan lain lain untuk memberikan dukungan.

Menurut politisi senior Partai Demokrat Provinsi Papua ini, untuk mencapai suatu persamaan persepsi, maka perlu dilakukan mediasi untuk membahas bersama segala macam persoalan persoalan urgen yang dihadapi rakyat Papua. Walaupun dana maupun nilai uang cukup besar yang dialokasikan untuk pembangunan. Tapi mengapa justru Papua tak pernah ada perubahan perubahan.

“Keluh atau isi hati rakyat Papua itu apa. Ini yang harus dibicarakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (4/7). Dikatakan, pihaknya mengharapkan kegiatan ini tak hanya sekedar sampai disitu tapi harus ada suatu tindaklanjuti sampai kepada pemerintah pusat. “Jadi tak hanya kita buka dialog lalu selesai, tapi saya yakin Pater Nelles dan kawan kawan sudah punyai visi yang jauh kedepan. Setelah ini harus buat apa agar Otonomi Khusus dan semua pikiran rakyat benar benar disalurkan lewat mekanisme,” tukasnya.

Sedangkan Kordinator Program ICS (Institute for Civil Strengthening) Papua, Yusak Reba,SH,MH

mengatakan, “Kalau saya melihat upaya rekan dari JDP, sebagai upaya mencari jalan tengah berkaitan dengan konflik Papua yang selama ini kita masih mencari model persoalan dan cara pemecahannya,” ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Senin (4/7).

Dikatakan, persoalan mendasar adalah berkaitan Papua dalam bingkai NKRI yang masih dipersoalkan.

“Kira-kira cara apa atau media apa, yang kita pakai menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Masalah pembangunan itu soal kedua, yang terutama status politik Papua dalam bingkai NKRI itu yang masih dipersoalkan,” jelasnya.

Menurutnya, konferensi tersebut sebagai sebuah kesempatan bagaimana orang Papua secara bersama-sama bicara untuk memperoleh cara-cara untuk menyelesaiakan persoalannya. “Apakah itu referendum, apakah dialog atau yang lain, ini kan masih ada perbedaan diantara kelompok orang Papua,” jelasnya.

Bisa saja, menurutnya konferensi tersebut menuju ke arah referendum orang asli Papua. “Yakni untuk menguji pilihan yang teridentifikasi dalam konferensi. Karena ini belum tentu mewakili seluruh orang Papua,” jelasnya lagi.

Yusak juga mengungkapkan bahwa, wacana untuk adanya dialog yang melibatkan perwakilan dari masyarakat pendatang di Papua juga menjadi hal yang cukup penting untuk dilaksanakan.
“Karena saya kira di negeri ini bukan saja orang Papua yang hidup dan tinggal. Orang Papua ini juga jangan dikira hanya orang Papua murni, tanpa perkawinan campur. Oleh karena itu memang perlu ada dialog-dialog yang dibangun melibatkan orang non Papua,” terangnya.

Komentar sebaliknya datang dari orang yang menyatakan sebagai Juru Bicara TPN OPM melalui telepon kepada Wartawan saat dihubungi melalui HP Yusak Pakage.

Orang yang mengaku berpangkat Letjend dan bernama Willy Nambe yang berada di Markas Besar TPN/OPM di Victoria, salah satu wilayah Perbatasan RI-PNG, tersebut menyatakan, Konferensi tersebut tidak akan menghasilkan solusi bagi orang Papua.

“Kami sampaikan bahwa kegiatan besok, kami TPN/OPM tidak tahu, karena memang kami tidak diundang. Kami tidak mendukung, karena tidak ada koordinasi dengan kami,” ungkapnya.

Selain itu, karena yang diiginkannya hanya membentuk Papua sebagai sebuah negara.
“Kami TPN/OPM pesan tidak mendukung, di Papua Barat ini tidak ada dialog nasional, dialog internasional, atau dialog apapun itu tidak ada. Kami hanya menginginkan pengakuan sebagai suatu negara,” tegasnya.

Bahkan ia mencurigai konferensi tersebut diselenggarakan orang-orang yang menjadi alar pemerintah Indonesia. “Kami hanya mau referendum di Papua Barat. Disitu bisa kita saksikan bahwa siapa-siapa orang Papua yang mendukung NKRI dan siapa-siapa orang Papua yang mendukung referendum,” tegasnya.

Sementara itu, Peter Dr Neles Tebay,Pr mengungkapkan, dalam Konferensi yang dibuka hari ini (Selasa 5/7), akan tampil sebagai pembicara utama Menkopolhukan Djoko Suyanto.
Selain itu, Gubenur yang akan memaparkan perspektifnya tentang Papua Zona Damai, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Tokoh-Tokoh Agama, Ketua Majelis Muslim Papua H Arobi Auitarau, Forkorus Yoboisembut juga sudah siap.

Menyoal pihak TPN/OPM yang menyatakan tidak diundang, diakui konferensi ini hanya untuk orang Papua yang ada di dua provinsi, yaitu provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. “Untuk orang Papua yang di Luar Negeri dan di Hutan yang dikatakan TPN/OPM tidak. Tapi apapun pendapat mereka kita hargai, dan memang mereka punya hak mengemukakan pendapat,” jelasnya.

Ditambahkan, pengamanan lokasi konferensi dipercayakan kepada Petapa (Penjaga Tanah Papua). “Jumlahnya sekitar 100 orang dari Petapa yang akan melakukan pengamanan baik di sini (Auditorium Uncen) maupun di tempat penginapan para peserta,” jelasnya.(mdc/aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12325-tidak-untuk-bicara-merdeka-atau-referendum
Senin, 04 Juli 2011 22:27