Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.
Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.
Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.
Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.
“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.
Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.
“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.
Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.
Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.
Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.
“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.
Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.
Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.
Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.
Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]
Written by Anyong/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00
