Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan arahan pada peserta pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP],
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan arahan pada peserta pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP],
Jayapura [PAPOS] – Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua hari di Papua diharapkan bisa menyelesaiakan masalah-masalah rakayat Papua, untuk itu seharusnya dalam kunjungan presiden kali ini diagendakan pembahasan situasi keamanan yang banyak berimplikasi pada memburuknya kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat sipil Papua. Atau secara lebih luas, SBY harus mengagendakan perumusan dialog di Papua.
Menurut Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Daerah (LAKEDA), Lamadi de Lamato, kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jayapura diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanda Tanya dalam masyarakat Papua selama ini.
“ Sekarang masalah Papua sudah mulai hangat ditingkat Internasional, mulai dari masalah pelanggaran HAM, Kasus video kekerasan, dari ketika mahasiswa sampaikan aspirasi pada Dubes Amerikan tentang permintaan referendum beberapa waktu lalu,” kata Lamadi kemarin di Jayapura.
Lamadi Lamato lebih jauh mengatakan, momen kedatangan Presiden SBY di Jayapura sangat tepat terutama dalama member pencerahan kepada masyarakat yang selama ini bingung dengan berbagai persoalan yang terkesan tidak ada penyelesaian serius.
“ Bahkan akibat dari persoalan Papua yang terkesan tidak ada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang terjadi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agus Alua beberapa waktu lalu dalam HUT MRP ke-5 mengatakan bahwa pelaksaan Otonomi Papua gagal sehingga pihaknya akan meminta Undang-Undang Federal bagi Papua bukan lagi Undang-Undang Otonomi khusus. Inikan sudah membuat masyarakat cukup bingung,” kata Lamadi.
Untuk itu dalam kunjungan Presiden di Papua ini, lanjut Lamadi SBY harus bisa memanggil semua unsure pemerintahan di Papua mulai dari Gubernur, Legislatif (DPRP/DPRD) dan MRP untuk duduk bersama dan saling bergandengan tangan untuk membangun Papua.
“ Selama ini kita tahu kalau Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan MRP sepertinya jalan sendiri-sendiri dalam kebijakannya. Akibatnya rakyat yang jadi korban. Bingung harus ikut yang mana,” terang Lamadi.
Bahkan menurutnya, janji pemerintah untuk mengevaluasi UU Otsus Papua sesuai Ramadhan lalu, juga sampai saat ini tidak terbukti , padahal semua pihak, terutama rakyat kecil menunggunya. “ Harus diingat , dikalangan rakyat kecil dalam setiap aksi demonstrasinya selalu menganggap Otsus gagal. Hanya elit politik dan pejabat saja yang menjadi senang dengan uang Otsus yang triliunan rupiah,” paparnya.
Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, sejauh ini masyarakat Papua mengalami marjinalisasi dan diskriminasi.
Menurutnya, masyarakat Papua dikorbankan dalam pola pembangunan yang gagal sejak Orde Baru, menjadi subyek yang lemah secara politik dan edukasi serta pemerintah pusat selalu menutup kemungkinan dialog.
Kasus video kekerasan, yang dilakukan anggota TNI dan kegagalan memberikan keadilan atas kasus tersebut, merupakan sebuah contoh kecil dari modus pengabaian hak-hak setiap anggota masyarakat di Papua.
”Pemberian otonomi khusus sejak 2001 terbukti gagal menghalau atau meminimalisir problem-problem. Yang terjadi kemudian adalah meningkatkan angka korupsi oleh aparat pemerintah lokal. Ini adalah bukti bahwa peningkatan biaya APBD untuk Papua tanpa memperbaiki persoalan lain secara komprehensif hanya akan mengubah wajah ketidakbecusan pemerintah mengatasi persoalan Papua,” jelas Haris dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Borobudur 14 Jakarta Pusat (Minggu, 21/11).
Ia menambahkan, sudah saatnya Presiden SBY menunjukkan pertanggungjawabannya atas kondisi Papua, di mana hak dan kenyamanannya hidup sebagai warga negara semakin tidak terjamin. ”Kami menyayangkan jika kunjungan Presiden hanya untuk koordinasi kerja dan sekedar kunjungan simbolik, apalagi jika justru meningkatkan sekuritisasi Papua hingga berlipat-lipat,” tegasnya.
Presiden dan rombongan yang tiba di Jayapura kemarin dan hari ini melakukan serangkaian kegiatan diantaranya membuka kegaiatan pertemuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Nusantara di Universitas Cenderawasih. Sedangkan acara kemarin malam Presiden SBY telah memberikan pengarahan dalam pertemuan Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah yang berlangsung di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Dalam acara itu dilakukan penanda tanganan Akta Integritas bersama pihak DPRD, Bupati/Walikota maupun pimpinan daerah antara pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. [ant/hen/wilpret]
Written by Ant/Hen/Wilpret/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00
