Makassar – Perdamaian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon sukses di tangan Wapres Jusuf Kalla. Ditambah lagi dengan perdamaian Aceh. JK pun diminta untuk menggelar perdamaian Malino III untuk mengatasi konflik Papua.
“Kami berharap setelah pertemuan, Pak Wapres bisa memfasilitasi dan memediasi untuk menggelar dialog. Bisa saja digelar pertemuan Malino III untuk konflik Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie.
Hal ini disampaikan dia sebelum melakukan pertemuan dengan JK. Jimmy mendatangi kediaman JK di Jl Haji Bau, Makassar, Kamis (10/9). Dituturkan dia, selama ini kerap terjadi konflik antara rakyat Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat.
Diakui dia, JK memang sebentar lagi tidak duduk dalam pemerintahan. Namun JK tetap dipercaya mampu menangani konflik Papua. Sebab selama ini kapasitas JK dalam pemerintahan telah teruji, terutama untuk menangani konflik daerah.
“Selama ini Pak Wapres memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik. Seperti konflik Aceh, Ambon dan Poso,” ujar Jimmy.
Salah satu karya nyata JK dalam menangani konflik Papua yakni dengan keluarnya UU 35/2008 tentang perubahan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Isinya antara lain soal pemberlakuan Otsus di Papua dan Papua Barat bukan hanya di Papua seperti yang dijabarkan sebelumnya dalam UU 21/2001. Dalam UU 35/2008 juga berisi perubahan konsep pemilihan daerah yang awalnya dipilih DPRD, kini diserahkan ke rakyat untuk pemilihan langsung.
Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap JK dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Hal ini dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otsus. “Kalaupun nanti ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” pungkasnya. (INILAH)