Contact: Ed McWilliams, WPAT, +1-575-648-2078
John M. Miller, ETAN, +1-718-596-7668
[Terjemahan SPMNews] – Pada 27 April 2009, Dua Organisasi yang manaruh perhatian kepada kondisi HAM di West Papua mendesak pemerintah A.S. untuk “menerapkan tekanan yang berarti bagi pemerintah Indonesia dan angkatan keamananannya… untuk menyoroti keprihatinan dan penderitaan yang lama di sana.”
The West Papua Advocacy Team (WPAT) dan the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) called menyerukan kepada pendekatan Pemerintahan Obama sebagai “hardly fresh.”
Dalam kesaksian di depan Kongres minggu lalu, Menlu Hillary Rodham Clinton diminta mendukung West Papua “dalam upayanya untuk memperoleh tingkat otonomi di dalam NKRI.”
Tekanan semestinya diletakkan pada mengkondisikan “bantuan kepada militer, Brimob dan agen intelijen Indonesia agar ada reformasi yang sebenarnya terjadi, dalam menghargai HAM dan menunjukkan sikap menghormati terhadap orang West Papua.”
“Kegagalan pemerintah A.S. memikirkan dan bertindak serius terhadap West Papua, sebelum Pemilu Juli ini, akan berakibat keterpurukan kondisi HAM dan kekerasan komunal,” kata Ed McWilliams, seorang pensiunan diplomat dan Jubir WPAT.
“Orang Papua sudah berulangkali menolak ‘Otonomi Khusus’ dan… telah menuntut diadakan sebuah dialog yang difasilitasi secara internasional dengan pemerintah pusat untuk mengatasi isu-isu kunci, termasuk demiliterisas West Papua, mengakhiri initimidasi, pembebasan tahanan TAPOL/NAPOL, dan hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata kelompok dimaksud.
Pernyataan selengkapnya dalam versi Inggris dapat diaksed di http://etan.org/news/2009/04papua2.htm