WAMENA – Bupati Wempi Wetipo, S.sos, M.Par selaku pembina politik di Kabupaten Jayawijaya mengatakan, menjelang proses pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jayawijaya bahkan di kabupaten pemekaran lainnya sangat sarat dengan terjadinya peluang konflik. Hal itu dikarenakan penyelenggara pemilihan umum (KPUD) hanya ada satu yaitu KPUD Jayawijaya yang membawahi 5 kabupaten sehingga sangat dipikir akan menimbulkan peluang konflik.
“Ya kita mengetahui bahwa KPUD yang ada saat ini hanya satu dengan membawahi 5 kabupaten sehingga kenapa tidak salah kalau kita pikir peluang terjadinya konflik sangat besar,”ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.
Oleh karena itu, Bupati menghimbau supaya semua partai politik (parpol) yang ikut mensukseskan pesta demokrasi agar bersaing secara sehat dan baik sehingga peluang konflik tidak terjadi. Karena, kata dia, proses ini bukan seperti melamar pekerjaan, tapi ini merupakan amanat rakyat yang dibawa sebab ketika sudah siap masuk dalam arena politik maka berarti bicara untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan bicara diri sendiri.
Lebih lanjut dikatakan, ketika banyak orang terdaftar sebagai caleg tapi sedikit yang terpilih maka itulah kemauan rakyat dan bukan kemauan pemerintah, dengan demikian, semua elemen harus berjiwa besar menerima kekalahan dan menerima kemenangan sebab itu sudah melalui keputusan rakyat. Kemudian orang yang terdaftar tersebut harus siap mental dalam arti siap mental untuk menang dan siap mental untuk kalah karena pertarungan ini bukan hanya diikuti oleh satu atau dua orang saja melainkan banyak orang.
Misalnya, jelas Bupati Wempi, Distrik Wawalagama 3 kursi yang diperebutkan tapi caleg yang masuk 39 orang untuk merebut 3 kursi maka bagaimana 39 orang caleg bisa memperebutkan 3 kursi ini. Hal inilah yang perlu kita lihat dalam arti bahwa apakah akan menimbulkan konflik atau tidak, untuk itu perlu dihimbau supaya semua bisa saling bijaksana. Kalaupun ada permasalahan disalah satu kabupaten maka pihaknya meminta supaya diselesaikan di daerahnya dan tidak membawa di kabupaten induk.
” Ada kesepakatan melalui surat pernyataan supaya jangan membawa dosa dari kabupaten induk ke kabuapaten pemekaran tapi sekarang kami mau balikkan kata tersebut supaya jangan membawa permasalahan dari kabupaten pemekaran ke kabupaten induk. Untuk itu, saya juga mau menyampaikan bahwa kalau mau berdemo silahkan melakukan di kabupaten yang bersangkutan dan jangan melakukan di kabupaten induk dalam arti bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keamanan,”tandasnya. (nal)