Maksud kedatangan mereka adalah bertemu dengan Gubernur Provinsi Papua, terkait dengan akan dilakukannya pelantikan Caretataker Bupati Dogiyai sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire.
Massa tersebut mendatangi kantor gubernur sekitar pukul 09.30 Wit yang diwarnai dengan sejumlah spanduk dan pamplet. Salah satu pamplet bertuliskan,”Stop mengadu domba dengan pemekaran,’ Pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua dan DPRP jangan membatasi hak pilih dan dipilih bagi masyarakat wilayah II dan III Nabire,”Pemekaran Dogiyai merampas hal berpolitik, hak demokrasi, hak memilih dan hak dipilih dari sebagian warga Nabire, dan beberapa spanduk lainnya.
Koordinator orasi Wenglaus Petege dalam orasinya mengatakan, pihaknya menolak pelantikan caretaker bupati Dogiyai sampai Pemilahan Kepala (Pilkada) Kabupaten Nabire 22 Oktober mendatang.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk menunda pelantikan Caretaker Bupati Dogiyai sampai Pilkada Nabire di laksanakan, karena ini dapat menimbulkan konflik,”tegasnya.
Diungkapkannya, dengan melantik Caretaker berarti membatasi kebebasan hak memilih dan dipilih masyakat Nabire.
Hal senada juga diungkapkan penanggung jawab pengunjuk rasa Andreas Gobai, dikatakannya, sebagai mahasiswa sekaligus masyarakat Kabupaten Nabire tidak setuju jika pelantikan Caretaker Bupati Dogiyai dilakukan setelah Pilkada Bupati Nabire.
Berhubung Gubernur Papua Barnabas Suebu tidak ada di tempat, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh Wakil Gubernur Alex Hesegem, SE di ruang kerjanya. Setelah bertemu dengan Wagub akhirnya massa membubarkan diri dengan tertib meninggalkan kantor gubernur. (lmn)